PENYALURAN BERAS DAN MINYAK BANTUAN PANGAN NASIONAL DI DESA KUTAMPI
PEMBINAAN DAN MONITORING SATLINMAS DESA KUTAMPI TAHUN 2026
SOSIALISASI PEMBERDAYAAN KADER POSYANDU DESA KUTAMPI TAHUN 2026
PENYALURAN BLT-DD TAHAP I, II DAN III DESA KUTAMPI TAHUN 2026
RAPAT PEMBAHASAN RANCANGAN APBDesa TAHUN ANGGARAN 2026
PEREKRUTAN TENAGA DIDIK PAUD KUMARA SANTHI DESA KUTAMPI
PENYALURAN BLT-DD TAHAP XII (DUA BELAS) BULAN DESEMBER 2025
KEGIATAN ORGANISASI GABUNGAN WANITA (OGW) KABUPATEN KLUNGKUNG DI DESA KUTAMPI TAHUN 2025.
ASSESMENT KETERAMPILAN KADER POSYANDU DESA KUTAMPI TH. 2025.
PEMBERIAN BANTUAN KEPADA MASYARAKAT
berita-desa
-
pada tanggal 8 oktober 2019 telah diselenggarakan festival Nusa Penida yang bertempat di Darmaga Pelabuhan Banjar Nyuh Desa Ped Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung. Dimana dalam kegiatan tersebut telah diikuti oleh 16 Desa se_Kecamatan Nusa Penida, salah satunya adalah Desa Kutampi berkolaborasi dengan Desa Kutampi Kaler pada kesempatan ini membawakan sebuah pertunjukan yaitu Nyuwun Gebogan diiringi dengan Bale Ganjur. ...
-
Pada Tanggal 15 juli Kepala desa Kutampi menerima mahasiswa peserta KKN-PPM dari Universitas Udayana. ...
-
Dalam rangka meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat Pemerintah Desa mengembangkan Sistem Informasi Desa berbasis website. Sistem yang dipergunakan berplatform OpenSID. Platform ini digunakan mengingat sistem ini gratis dan tidak membebani desa dalam biaya pengadaan software atau sistem operasi.
Pengembangan Sistem Informasi Desa dimaksudkan untuk membuka akses informasi publik kepada seluruh masyarakat, baik masyarakat lokal, nasional maupun internasional. Hal ini dimungkinkan mengingat sistem informasi yang dibangun berbasis website ...
-
Dalam rangka memperluas wawasan masyarakat di pedesaan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi beserta pegiat dan pengamat desa berupaya menyusun buku-buku tentang tata kelola pemerintah desa. Berikut buku - buku tersebut disajikan di Perpustakaan Desa Digital. ...
-
Selama enam dekade sejak 1945, Republik Indonesia tidak memiliki regulasi tentang desa yang kokoh, legitimate dan berkelanjutan. Perdebatan akademik yang tidak selesai, tarik menarik politik yang keras, kepentingan ekonomi politik yang menghambat, dan hasrat proyek birokrasi merupakan rangkaian penyebabnya.
Perdebatan yang berlangsung di sepanjang hayat selalu berkutat pada dua hal. Pertama, debat tentang hakekat, makna dan visi negara atas desa. Sederet ...