SEJARAH DESA       Asal mula dari desa kutampi diambil dari kisah jaman dulu yang sebelumnya tidak memiliki nama. Namun masyarakatnya secara terbuka menerima kedatangan setiap orang yang datang ke desanya. Penduduk asli nusa Penida memiliki bahasa daerah yang salah satunya kata tampi yang dalam bahasa indonesianya berarti menerima. Karena keterbukaan masyarakatnya itulah kemudian di namai KUTAMPI. Kutampi berasal dari dua kata yaitu Ku berarti Saya dan Tampi berarti Menerima.  Secara keseluruhan Kutampi artinya terbuka ...

GAMBARAN UMUM KONDISI DAN POTENSI DESA (PROFIL DESA)   SELAYANG PANDANG/SEJARAH DESA        Desa Kutampi adalah secara geografis terletak di perbukitan dengan ketinggian 150 meter diatas permukaan laut. Dengan kondisi wilayah yang terbentang dari utara ke selatan. Keindahan panorama alam dengan latar belakang pegunungan dari pandangan yang lepas dari selat Bali kemudian lurus kehijauan Gunung Agung rupanya sangat memberi pengaruh karakteristik kehidupan religious, social dan budaya, masyarakat. Akses yang begitu ...

  VISI,MISI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA   VISI PEMBANGUNAN DESA KUTAMPI             Visi pembangunan Desa Kutampi tahun 2015 - 2020  adalah terwujudnya peningkatan kesejahtraan masyarakat Desa kutampi melalui pemerataan pembangunan diseluruh wilayah.   MISI DESA Misi pembangunan Desa  Kutampi tahun 2015 - 2020  adalah; Meningkatkan kwalitas Sumber Daya Manusia melalui program pendidikan dan kesehatan serta pengalaman ajaran agama kepada masyarakat ...

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA DESA  KUTAMPI  KECAMATAN NUSA PENIDA KABUPATEN KLUNGKUNG    Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut: Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, ...

Dalam rangka meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat Pemerintah Desa mengembangkan Sistem Informasi Desa berbasis website. Sistem yang dipergunakan berplatform OpenSID. Platform ini digunakan mengingat sistem ini gratis dan tidak membebani desa dalam biaya pengadaan software atau sistem operasi. Pengembangan Sistem Informasi Desa dimaksudkan untuk membuka akses informasi publik kepada seluruh masyarakat, baik masyarakat lokal, nasional maupun internasional. Hal ini dimungkinkan mengingat sistem informasi yang dibangun berbasis website ...

Menemukan ruh pembangunan yang memberdayakan tidaklah mudah. Reformasi di Indonesia pada tahun 1998 telah memilih sis-tem desentralisasi. Otonomi daerah menjadi konsep operasionalnya. Bukan tidak berhasil, tapi penyelenggaraan otonomi daerah ternyata belum mampu melahirkan kesejahteraan bagi lapisan masyarakat ter-bawah yang hidup di desa. Bahkan gini rasio 1 terus meningkat sudah di atas 0,41 yang menandakan kesenjangan ekonomi yang semakin lebar. Otonomi daerah cenderung jamak menyediakan karpet merah bagi kelompok usaha untuk mengelola sumber ...

Membumikan makna desa sebagai subjek paska UU Desa bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan. Pelbagai ujicoba dilakukan oleh elemen pemerintah dan masyarakat sipil untuk dapat menggerakkan desa agar benar-benar menjadi subjek pembangunan. Berbagai praktik dan pembelajaran telah muncul sebagai bagian dari upaya menggerakkan desa menjadi subjek pembangunan seutuhnya. Idiom subjek tidak bermakna pemerintahan desa semata, melainkan juga bermakna masyarakat. Desa dalam kerangka UU Desa adalah kesatuan antara pemerintahan desa dan masyarakat yang terjawantah ...

Di sejumlah desa dengan karakteristik dan kondisi yang beragam – demi mengatasi permasalahan tentang posisi masyarakat dalam penganggaran pembangunan desa – dikembangkan ruang keterlibatan masyarakat dalam proses penganggaran desa. Keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan APBDesa secara partisipatif dilakukan di (1) kepanitiaan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau RAPBDesa, (2) pembahasan RAPBDesa, dan (3) sosialisasi APBDesa. Di tahap pembahasan RAPBDesa, teridentifikasi empat model partisipasi masyarakat yang dikembangkan ...